Benyamin Lakitan

Beranda » Article » Paper 16: Membangun Kemitraan Agroindustri: Menuju ketahanan dan kedaulatan pangan

Paper 16: Membangun Kemitraan Agroindustri: Menuju ketahanan dan kedaulatan pangan


Agroindustri tidak mungkin dapat tumbuh dan berkembang tanpa adanya para konsumen produk yang dihasilkan dan adanya para pemasok bahan baku yang dibutuhkannya. Selain peran konsumen dan pemasok bahan baku, tentu agroindustri juga membutuhkan dukungan berbagai aktor atau kelembagaan lainnya, termasuk dukungan pemerintah dalam bentuk fasilitasi, kebijakan dan regulasi yang kondusif serta dukungan dari para inovator dalam pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk tidak dilupakan bahwa para pelaku kegiatan budidaya (petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan) mempunyai peran yang sangat penting, mulai dari sebagai pemasok bahan baku sampai pada peran sebagai mitra kerja potensial bagi agroindustri.

Petani, peternak, pembudidaya ikan, dan nelayan perlu ditingkatkan keberdayaannya, baik dari dimensi teknis maupun sosial-ekonomi, agar dapat meningkatkan kapasitas adopsinya terhadap produk dan jasa yang ditawarkan agroindustri; serta agar lebih produktif dalam memasok kebutuhan bahan baku yang lebih sesuai spesifikasinya dengan kebutuhan agroindustri. Maknanya, kemitraan yang dibangun harus berasaskan pada keinginan dan tekad untuk tumbuh-bersama. Eksploitasi satu pihak terhadap pihak lainnya tidak akan pernah mampu mewujudkan suatu kemitraan yang lestari. Pelaku agroindustri yang bijak tentu bisa dengan mudah memahami hal ini. Sebagaimana sudah terjadi selama ini, unsur sosial kemanusiaan juga menjadi faktor yang menentukan sustainabilitas kegiatan agroindustri.

Pemerintah perlu mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas perannya dalam mengawal agar keseimbangan dalam kemitraan petani-agroindustri terpelihara dengan baik dan mutualistik. Upaya pemerintah ini perlu tercermin dalam setiap regulasi dan kebijakan yang diterbitkannya, serta dalam upayanya mengawal implementasi regulasi dan kebijakan tersebut. Jika ada kendala yang dihadapi dalam implementasi, maka pemerintah dapat melakukan intervensi yang berkesesuaian. Jika ada kelambanan dalam prosesnya, maka pemerintah dapat memfasilitasi dan/atau memberikan insentif yang dapat memotivasi kedua belah pihak untuk meningkatkan intensitas dan produktivitas kemitraannya.

Selengkapnya bisa dibaca disini

Iklan

2 Komentar

  1. Dwi Nowo Martono berkata:

    Prof Ben, Saya sangat setuju dengan 4(empat) rekomendasi Bapak dan memang seharusnya setiap warga Negara khususnya golongan menegah ke atas menyadari bahwa ketahanan pangan merupakan masalah masa depan yang sangat krusial. Bahkan saya khawatir masalah ketahanan pangan akan mempengaruhi kestabilan kehidupan suatu bangsa, karena pangan adalah kebutuhan pokok manusia dan jumlah penduduk terus bertambah.

    Prof, walaupun negara kita dikenal mempunyai sumberdaya alam yang melimpah tetapi menurut pengamatan saya masalah pertanian (khususnya keberadaan petani) tidak pernah menjadi prioritas dan sampai sekarang masih dianak tirikan. Saya masih ingat jaman orde baru, masa Pak Harto dengan kelompencapir dan swasembada pangannya sangat dikenal di masyarakat petani dan non petani, tetapi sebenarnya nasib petani bukan menjadi hal yang prioritas, karena tetap para petani dibiarkan menderita dan dipinggirkan.

    Menurut saya masalah mendasar berkaitan dengan pertanian di Indonesia antara lain adalah Negara ini tidak mempunyai Blueprint yang integral dan jelas mengenai masa depan pertanian Indonesia. Benar bahwa Kementerian Pertanian telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas pertanian bahkan antar institusi terkait. Begitu pula konsep dan strategi telah disusun oleh berbagai institusi (termasuk Ristek) dengan sejumlah perencanaan, jumlah anggaran tahunan yang terus ditambah, akses dan infrastruktur di daerah-daerah yang terisolasi telah dibuka oleh PU, Profesor dan Doktor pertanian telah dicetak oleh Perguruan Tinggi nasional maupun luar negeri, namun menururt saya semuanya tidak dirancang dan didasarkan atau mengacu pada skenario sebuah Blueprint nasional yang jelas, terukur dan berkesinambungan.

    Sebagai contoh nyata yang saya alami sendiri ketika masih di LAPAN, ketika ada pertanyaan berapa luas lahan sawah di Indonesia ? ternyata jawaban dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pusat Statistik (BPS) semuanya berbeda, dan selisihnya tidak tanggung tanggung dalam orde ribuan hektar. Menurut saya data luas lahan pertanian merupakan landasan strategis untuk menyusun kebijakan ketahan pangan nasional. Ini baru luasan lahan pertanian, belum lagi kalau pertanyaannya lebih detail kepada luas klasifikasi kesesuaian lahan, kemampuan lahan maupun luas lahan sub optimal (marginal).

    Belum lagi kalau kita bicara kualitas hasil produk pertanian Indonesia. Menurut saya masalah kualitas produk pertanian sangat erat hubungannya dengan teknologi. Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu dan kontinuitas pasokan yang terus menerus harus selalu meningkat dan terpelihara. Produk-produk pertanian kita baik komoditi tanaman pangan (hortikultura), perikanan, perkebunan dan peternakan harus menghadapi pasar dunia yang telah dikemas dengan kualitas tinggi dan memiliki standar tertentu. Tentu saja produk dengan mutu tinggi tersebut dihasilkan melalui suatu proses yang menggunakan muatan teknologi standar. Oleh karena itu teknologi tersebut harus dipelajari dan dikembagkan namun tidak semua teknologi langsung dapat diadopsi dan diterapkan begitu saja karena pertanian di negara sumber teknologi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara kita, bahkan kondisi lahan pertanian di tiap daerah juga berbeda-beda.

    Artinya…masih banyak PR yang perlu dikerjakan, terlepas dari masalah-masalah tersebut, menurut saya sektor pertanian masih saja menjadi tumpuan harapan di Negara ini, tidak hanya dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional tetapi juga dalam penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat dan penyumbang devisa bagi negara

    Secara hakikat, sejarah tak akan pernah dapat diulang secara sama persis sehingga respons kebijakan yang harus segera diambil pemerintah juga perlu lebih baik dan inovatif.

    Dwi Nowo Martono, 12/9/2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: