Benyamin Lakitan

Beranda » Article » Working Visit » Working Visit 02: VINNOVA – Swedish Government Institution for Innovation Systems

Working Visit 02: VINNOVA – Swedish Government Institution for Innovation Systems


Vinnova adalah badan pemerintah Swedia yang mengurusi sistem inovasi yang mempunyai misi untuk mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui perbaikan kondisi untuk mendorong tumbuh-kembang inovasi dan sekaligus membiayai riset yang sesuai kebutuhan (needs-driven research). Visi Vinnova adalah menjadikan Swedia sebagai negara terkemuka dalam penelitian dan inovasi, serta menjadi tempat yang menarik untuk berinvestasi dan melakukan kegiatan bisnis.

Vinnova mendorong dan memfasilitasi kolaborasi antara badan usaha, universitas, lembaga riset, dan sektor publik (pemerintah) melalui stimulasi agar hasil riset dimanfaatkan, mendukung pembiayaan penelitian jangka panjang yang prospektif serta menyiapkan ‘ruang’ pertemuan antara para pihak yang terkait inovasi, termasul kerjasama internasional.

Setiap tahun Vinnova ikut terlibat membiayai berbagai inisiatif dengan nilai investasi sekitar 2 milyar SEK, dengan catatan bahwa aktor lain yang terlibat juga ikut membiayai minimal sebesar dukungan pembiayaan yang dialokasikan oleh Vinnova. Pengambilan keputusan untuk ikut membiayai diputuskan oleh panel pakar nasional dan internasional. Terhadap setiap kegiatan yang dibiayai dilakukan pemantauan selama kegiatan berjalan (ongoing monitoring) dan evaluasi terhadap hasil kegiatan. Vinnova secara reguler melakukan analisis dampak dari setiap kegiatan yang dilakukan atau ikut dibiayai oleh Vinnova.

Secara organisasi, Vinnova didirikan pada bulan January 2001, berada di bawah Ministry of Enterprise, Energy and Communications, memperkerjakan sekitar 200 staf yang dipimpin oleh Charlotte Brogren sebagai direktur jeneral-nya.

Pertemuan Delegasi Ristek (Mulyanto, Benyamin Lakitan, Shidki Wahab, Malikuz Zahar, dan Vemmie D. Koswara) plus pejabat/staf Kedubes RI Stockholm (Iskandar Hadrianto dan Agustin Arijanti) dengan pihak Vinnova dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2013, jam 13.00 s/d 14.00 bertempat di Kantor Vinnova, Stockholm. Pihak Vinnova diwakili oleg Dr. Yoakim Appelquist (Direktur Kerjasama dan Jaringan Internasional). Ada beberapa isu penting yang disampaikan oleh Dr. Applequist, diantaranya adalah:

[1] Walaupun telah diakui dunia bahwa Swedia merupakan salah satu negara yang paling inovatif, namun pihak Vinnova mencermati bahwa pada tahun-tahun terakhir terasa bahwa walaupun dari sisi input (pembiayaan, SDM, fasilitas) untuk inovasi sangat baik, namun dari sisi outcomes dirasakan biasa-biasa saja (average). Untuk menjaga agar Swedia tetap kompetitif secara global maka banyak hal yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan;

[2] Kendala yang mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan kinerja inovasi Swedia antara lain adalah (a) ketergantungan yang tinggi pada hanya beberapa perusahaan multi-nasional (MNC), (b) pertumbuhan usaka kecil dan menengah (SME) yang dirasakan lamban, (c) Public sector lock-in, (d) Risk aversion, (e) short termism lean organization, dan (f) ketidakseimbangan antara pengetahuan yang dikembangkan dengan komersialisasi;

[3] Memahami kendala tersebut (butir 2), maka Vinnova merasa perlu melakukan upaya untuk antara lain meningkatkan dampak dari kegiatan dan hasil riset, serta lebih fokus pada permintaan ‘pasar’ di masa yang akan datang dan tidak terpaku pada pengembangan bidang-bidang yang dianggap sebagai prioritas pada saat ini;

[4] Keterbatasan anggaran yang dikelola oleh Vinnova menyebabkan lembaga ini secara cerdas mengembangkan program yang memberikan ‘Halo Effect’, yakni dengan memberikan dukungan pembiayaan yang tidak signifikan tetapi dapat mendongkrak reputasi lembaga yang dipilih Vinnova tersebut untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yang dilebih besar, sehingga kegiatan yang diberi stimulasi oleh Vinnova dapat memberikan dampak yang lebih besar.

Pelajaran bagi Indonesia: [1] Pemerintah melalui semua kementerian dan lembaga yang melakukan atau membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan, perlu mendorong dan mengawal agar kegiatan riset yang didanai dari APBN (sebagian dari dana ini bersumber dari pajak masyarakat) fokus pada kegiatan riset untuk menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya sebagai academic exercises; [2] Dana pemerintah untuk riset hanya diberikan jika ada dana yang sebanding atau lebih besar (matching grant) dari dunia usaha atau masyarakat untuk mendukung kegiatan riset yang sama; dan [3] Pemerintah perlu membangun wibawa agar dukungan pembiayaan kepada institusi pelaksana kegiatan riset lebih dilihat sebagai ‘pengakuan’ pemerintah atas kelayakan dan kredibilitas institusi yang bersangkutan, sehingga institusi yang bersangkutan dapat memperoleh sumber pembiayaan non-pemerintah dari berbagai mitra kerjanya (‘Halo Effect’).

Catatan: Fenomena ‘Halo Effect’ ini sudah dirasakan oleh beberapa pusat unggulan yang ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Walaupun alokasi dana dari Kementerian Riset dan Teknologi tidak terlalu besar, namun dengan penetapan sebagai pusat unggulan tersebut maka institusi yang bersangkutan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan mendapat dukungan pembiayaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan dana yang dikucurkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi tersebut.

(Naskah oleh Benyamin Lakitan; Foto oleh Malikuz Zahar)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: